Tentang Kami

Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) Indonesia adalah sebuah aliansi nasional yang beranggotakan 13 organisasi, yang terdiri dari serikat petani dan nelayan, organisasi pembela hak petani dan masyarakat pedesaan, lembaga penelitian dan organisasi pemuda, didirikan pada Juli 2014. Merupakan bagian dari 45 KNPK-KNPK di seluruh dunia, KNPK Indonesia mengemban tugas untuk memajukan kebijakan publik yang berpihak kepada pertanian keluarga dalam rangka meningkatkan martabat dan kesejahteraan petani-nelayan keluarga/family farmers, baik perempuan maupun laki-laki untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia. Selain itu, KNPK Indonesia juga aktif dalam mengawal atau memantau pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga (RAN PK) yang sangat penting bagi petani keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan yang baik dari para pihak terhadap KNPK Indonesia menjadi kunci untuk terlibat dalam pelaksanaan RAN PK dan ikut memantaunya untuk mencapai tujuan UNDFF yang sejalan dengan Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

KNPK Indonesia melakukan berbagai kegiatan berupa sosialisasi dan konsultasi tentang pertanian keluarga; studi tentang pentingnya peran pertanian keluarga dalam perikehidupan yang berkelanjutan di tiga kabupaten; menyusun Panduan Nasional tentang Tatakelola Sistem Pertanian yang Berbasis kepada Pertanian Keluarga; menyusun panduan advokasi pertanian keluarga; menyelenggarakan lokakarya tentang kebijakan publik yang mendukung pertanian keluarga di lima kabupaten; memantau kebijakan-kebijakan yang terkait pertanian keluarga, serta mendokumentasikan inisiatif-inisiatif lokal dan praktik-praktik yang baik mengenai pertanian keluarga; dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di tingkat internasional yang terkait dengan pertanian keluarga. Saat ini KNPK Indonesia sedang berupaya mendorong BAPPENAS untuk segera menerbitkan RAN PK 2024-2030 yang telah disusun secara inklusif melibatkan multi pihak.

Peran utama pertanian adalah memberi makan orang. Siapa yang memproduksi apa dan dengan cara apa adalah pertanyaan yang terkadang tidak termasuk dalam data nasional. Namun, ketika informasi tersebut tersedia, jelaslah bahwa petani kecil memberi makan dunia. Sayangnya, petani keluarga di seluruh dunia sangat terpengaruh oleh kondisi yang saling terkait dan tidak menguntungkan, termasuk kebijakan publik di negara tersebut. Oleh karena itu, upaya utama untuk mencapai kesejahteraan petani kecil yang bermartabat dan berkedaulatan pangan adalah dengan memperkuat KNPK / NCFF untuk memperbaiki kebijakan publik yang berpihak pada petani kecil.

Tujuan Khusus KNPK - Indonesia:

1. Meningkatnya partisipasi organisasi petani keluarga dalam program pemerintah dan layanan publik yang berpihak kepada petani miskin dan dan petani-nelayan keluarga di berbagai tingkat.

2. Penguatan kapasitas/peran Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) dalam memajukan dan mengembangkan dialog/ konsultasi kebijakan yang aktif untuk mendukung pengembangan berkelanjutan sistem pertanian yang berbasis pada pertanian keluarga.

3. Pengakuan atas KNPK oleh lembaga-lembaga pembuat kebijakan melalui keterwakilannya secara teratur dalam proses-proses pembuatan kebijakan nasional.

B. Studi tentang kerangka regulasi dan kelembagaan serta hal-hal yang menjadi prioritas untuk pertanian keluarga di Indonesia

1. Focus Group Discussion untuk merancang studi tentang regulasi (kebijakan) dan pengembangan “Pedoman Nasional Tata Kelola Sistem Pertanian Berbasis Pertanian Keluarga”

2. Pelaksanaan studi

3. Penulisan ulang hasil studi

4. Pertemuan tinjauan sejawat (peer review))

5. Pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan

6. Diseminasi/publikasi hasil studi

A. Pertemuan internal NCFF (konsolidasi/koordinasi rutin dan pertemuan anggota tahunan)

1. Konsultasi dan koordinasi serta pertemuan teknis secara berkala: steering committee (SC), organizing committee (OC), dan dewan pakar untuk membuat desain/rencana dan pelaksanaan kegiatan.

2. Pertemuan tahunan anggota (pada bulan Oktober).

Dokumen hasil studi/penelitian dari dua tema:

• Peran Penting Petani Keluarga (laki-laki dan perempuan, serta kaum muda) dalam Penghidupan Berkelanjutan di Pedesaan, kontribusi mereka dalam memastikan ketahanan pangan di Indonesia dan Mengapa Indonesia Harus Mendukung Pertanian Keluarga. Penelitian ini dilaksanakan di tiga kabupaten (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Barat). Laporan penelitian tersebut kemudian dikembangkan menjadi position paper/kertas kebijakan untuk melobi para pembuat kebijakan (2018). Dokumen hasil penelitian/studi ditindaklanjuti dengan kegiatan advokasi kebijakan.

• Pedoman Nasional Tata Kelola Sistem Pertanian Berbasis Pertanian Keluarga. Pedoman ini digunakan sebagai alat untuk memantau implementasi kebijakan publik yang berpihak pada pertanian keluarga (2018).

C. Pembuatan/Pengembangan instrumen dan materi advokasi, dan kampanye komunikasi

1. Focus Group Discussion

2. Pelaksanaan

D. Lokakarya Kebijakan Publik

Lokakarya/seminar kebijakan publik diselenggarakan dalam rangka menyebarluaskan hasil penelitian/kajian yang telah dilakukan di beberapa tempat, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa. Kegiatan ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan nasional lainnya.

Lokakarya kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Lokakarya kebijakan publik (dengan petani untuk mempelajari implementasi undang-undang di lapangan).

2. Berbagai lokakarya kebijakan di tingkat daerah dengan BAPERMAS dan Kepala Desa di beberapa daerah terpilih mengenai isu undang-undang nasional terkait (UU Pangan, UU Desa, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Sistem Budidaya Tanaman, dan peraturan tentang akses kredit).

3. Pertemuan-pertemuan dengan para pembuat kebijakan untuk mempertahankan keterlibatan dalam dialog kebijakan reguler dan proses pembuatan kebijakan (pertemuan dengan pemerintah terpilih untuk mempresentasikan posisi KNPK tentang bagaimana meningkatkan peran undang-undang nasional tentang desa dan bagaimana meningkatkan inisiatif lokal).

KEGIATAN UTAMA

E. Pemantauan (mengacu pada Pedoman Nasional Tata Kelola Sistem Pertanian Berbasis Pertanian Keluarga)

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang berikut ini:

   • Peraturan pemerintah tentang akses ke kredit

   • Undang-Undang Nasional tentang Pangan

   • Undang-Undang Nasional tentang Desa

2. Pemantauan pelaksanaan keputusan peninjauan kembali (lihat Pedoman Nasional Tata Kelola Sistem Pertanian Berbasis Pertanian Keluarga):

   • Undang-Undang Nasional tentang Sistem Budidaya Tanaman

   • Undang-Undang Nasional tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

   • Mendukung inisiatif lokal dan praktik terbaik

Keluaran:

• Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Tengah, disetujui pada bulan Februari 2018.

• Komitmen DPRD Jawa Timur untuk menyusun rancangan kebijakan publik baru yang mendukung pertanian keluarga bersama dengan Komite Daerah untuk Pertanian Keluarga (KDPK) Jawa Timur (mulai Juli 2018 dan seterusnya). Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Blitar; sementara dua DPRD lainnya sedang mempersiapkan peraturan daerah (tingkat kabupaten) di Tuban dan Malang.

• Pedoman Nasional Sistem Pertanian Berbasis Pertanian Keluarga telah diterbitkan dan diterapkan dalam kegiatan pemantauan (Februari-Mei 2018).

• Pengakuan para pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan daerah terhadap peran dan kerja-kerja NCFF Indonesia dan para anggotanya. Sebagai contoh, DPRD Kabupaten Agam (Provinsi Sumatera Barat) mengundang Komite Daerah untuk Pertanian Keluarga (RCFF) di Sumatera Barat untuk menyusun naskah akademik Peraturan Daerah (tingkat kabupaten) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

• KDPK Jawa Barat bersama-sama dengan organisasi masyarakat lainnya telah mulai mempersiapkan uji materi terhadap UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

• Jaringan yang lebih luas dengan media dalam hal penyebaran isu-isu pertanian keluarga.